You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 66 RW di Jakbar Masuk Kategori Kumuh
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pemukiman Kumuh di Jakbar Didata Ulang

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada tahun 2013 mencatat, sebanyak 66 rukun warga (RW) di 56 kelurahan di Jakarta Barat masuk kategori kumuh.

Sekarang sedang proses pendataan dan rekap data

Saat ini, melalui Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) Jakarta Barat sedang melakukan pendataan ulang untuk penataan pemukiman kumuh tersebut.

"Sekarang sedang proses pendataan dan rekap data. Puluhan pemukiman kumuh ini berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2013 silam. Kami masih menunggu data terbaru untuk melihat perkembangannya selama dua tahun terakhir," ungkap Koordinator P2KP Jakarta Barat, Laode Awaludin, Jumat (2/10).

Jaktim Sosialisasikan Program Penataan Pemukiman Kumuh

Menurut Laode, pemukiman kumuh diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni kumuh ringan, sedang, berat, dan sangat ringan. “Kategori itu dilihat berdasarkan tujuh indikator di antaranya keteraturan bangunan, jalan, drainase, air baku, sampah, kebakaran, dan sanitasi,” katanya.

Dikatakan Laode, penentuan kebijakan penataan kawasan RW kumuh berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, P2KP telah menyiapkan model penataan lingkungan menjadi tiga kategori yakni relokasi, rehabilitasi, dan pemugaran.

"Konsep yang akan kami terapkan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Kami belum tahu nanti mau direlokasi ke rusun atau kampung deret," ucapnya.

Pendataan tersebut ditargetkan selesai bulan Oktober. Selain itu, camat dan lurah diharapkan membantu proses pemetaan wilayah. Nantinya, data akan ditampilkan melalui website P2KP.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati